Diduga ada Kongkalikong, Kepala Sekolah SD Gmim Werot Tui Sorotan, Terkait Proyek Revitalisasi senilai 497jt APH diminta Tinjau

Newslestari.com – Desa Werot, Likupang Selatan Kepala sekolah SD GMIM desa werot kecamatan Likupang selatan Manen Pangau tui sorotan terkait pekerjaan Proyek revitalisasi bangunan SD GMIM Desa Werot yang dibiayai oleh Kementerian.

Dimana pekerjaan tersebut Diduga berjalan tanpa pelibatan pihak sekolah, komite, maupun masyarakat lokal pekerjaan Senilai Kurang lebih 600jt tersebut yang dimulai sejak beberapa waktu lalu ini menuai tanda tanya besar di kalangan warga dan tokoh masyarakat setempat.

Berdasarkan informasi yang diterima Sejak awal pengerjaan, tidak tampak adanya proses sosialisasi atau koordinasi resmi dengan ketua komite, maupun panitia pembangunan lokal.

Bahkan, para pekerja yang dilibatkan dalam proyek diketahui berasal dari luar desa, tanpa adanya perekrutan atau pemberdayaan warga lokal.

“Sebagai komite sekolah, kami sama sekali tidak diberi informasi, apalagi dilibatkan dalam proses perencanaan atau pengawasan proyek.

Ini membuat kami sulit mengetahui apakah pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan sekolah atau tidak,” ujar salah satu anggota komite yang enggan disebutkan namanya.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pembangunan yang dilakukan tidak mencerminkan kebutuhan riil sekolah maupun aspirasi masyarakat.

Warga juga menilai bahwa pelaksanaan proyek tanpa keterlibatan lokal dapat mengurangi rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan di kemudian hari.

“Harusnya masyarakat diberi ruang, minimal diberi informasi atau kesempatan terlibat. Bukan cuma melihat bangunan jadi, tapi tidak tahu siapa yang mengerjakan dan apakah kualitasnya baik,” tutur seorang tokoh masyarakat Desa Werot.

Selain itu, penggunaan tenaga kerja dari luar desa dinilai menutup peluang kerja bagi warga lokal yang sebenarnya bisa diberdayakan, terutama dalam pekerjaan konstruksi ringan.

Masyarakat berharap ada penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi terkait agar proyek ini dapat berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, sesuai dengan semangat good governance dalam pelaksanaan program pemerintah.