Kontroversi Eksekusi Tanah di Titiwungen Utara: Keprihatinan dan Kecaman terhadap Pengadilan Negeri Manado”

Newslestari.com – MANADO, Pengadilan Negeri Manado telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Eksekusi lahan warga Titiwungen Utara pada 14 Maret 2024, yang telah menuai keprihatinan dan kecaman langsung dari aktivis Muslim dan organisasi masyarakat.

Ketua PN Manado, yang menerbitkan SK tersebut, disorot karena dianggap tidak beretika karena mengesahkan agenda eksekusi yang berpotensi mengacaukan suasana bulan suci Ramadhan.

Tokoh Pemuda Muslim Sulut, Jhon Pade, menyatakan bahwa eksekusi di bulan suci Ramadhan merupakan bentuk pelecehan terhadap umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. (15/03/2024)

Ia menegaskan akan ada gerakan ribuan massa untuk menolak eksekusi yang dinilai mengganggu kesucian bulan puasa.

Pihaknya mengisyaratkan akan mengerahkan ribuan personil organisasi masyarakat untuk memblokade mobilitas alat berat jika ketua PN Manado tidak mengindahkan situasi keagamaan di masyarakat.

Jeannettte E Marcelly Lumentah, SH, dari Kantor Hukum, mengajukan permohonan kepada Presiden Jokowi agar menunda eksekusi dan sita eksekusi yang diajukan pemohon Jonny Herry Londong. Alasan penundaan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dan sosial.

Sementara itu Ketua DPD Barisan Masyarakat Adat (Barmas) Sulut, Defly Brando Lengkey, menyayangkan sikap Pengadilan Negeri Manado yang dianggap menutup mata terhadap kondisi sosial-kemasyarakatan, terutama saat umat Muslim sedang menjalankan ibadah puasa.

Ia meminta pengadilan memberikan teladan kenyamanan dan kedamaian di bulan Ramadhan dengan tidak memaksakan eksekusi, meskipun ada putusan hukum yang sudah inkrah.

Keseluruhan masyarakat menantikan respons dan tindakan dari pihak berwenang terkait agar situasi dapat diselesaikan dengan bijaksana dan menghormati nilai-nilai sosial dan agama.

(Juent Myhard)