Bupati Joune Ganda dan DPRD Minahasa Utara Tetapkan Tiga Agenda Strategis Demi Penguatan Tata Pemerintahan dan Ketahanan Daerah 2026

Newslestari.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menorehkan langkah penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan. Pada Senin, 1 Desember 2025, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda bersama jajaran DPRD Kabupaten Minahasa Utara menggelar Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Vonny Adel Rumimpunu.

Rapat ini menjadi momentum strategis yang menunjukkan keselarasan antara eksekutif dan legislatif dalam membangun fondasi hukum daerah yang kuat dan berkelanjutan.

Tiga agenda utama menjadi fokus paripurna, yakni Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, Pembicaraan Tingkat II Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Pembicaraan Tingkat II Ranperda Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

Ketiganya dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pembangunan, pengelolaan aset daerah, dan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis pangan maupun keadaan darurat.

Dalam sambutannya, Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan langkah strategis yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan pembangunan yang terukur dan berorientasi pada masa depan.

Ia menekankan bahwa aset daerah adalah kekayaan publik yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat Minahasa Utara.

Terkait cadangan pangan, Bupati menyampaikan urgensi regulasi yang jelas sebagai dasar hukum dalam menghadapi bencana alam dan potensi krisis lainnya. Dengan adanya pengaturan yang kuat, Pemkab Minahasa Utara diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan serta melindungi masyarakat dalam berbagai situasi darurat.

Rapat Paripurna ini juga menjadi wujud kolaborasi harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun Minahasa Utara yang semakin maju, sejahtera, dan tangguh. Di akhir sambutannya, Bupati Joune Ganda memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin akuntabel.

(Rinte Klabat)