Skip to content
  • Home
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Pedoman Media Cyber
  • Artikel
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Kesehatan
  • Olah raga
  • Politik

Bupati Joune Ganda Tegaskan Tak Ada Pengurangan PPPK di Minahasa Utara,

Juent Mongkaren, April 9, 2026April 9, 2026

Newslestari.com – Bupati Minahasa Utara, memastikan bahwa tidak akan ada pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun karyawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Penegasan ini disampaikan usai rapat paripurna DPRD pada Kamis (9/4/2026), menyusul kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat dan aparatur sipil negara terkait isu penyesuaian belanja pegawai.

Joune menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah daerah bukanlah pengurangan tenaga kerja, melainkan efisiensi anggaran. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian terhadap regulasi nasional yang mengatur rasio belanja pegawai dalam struktur APBD.

Menurutnya, strategi yang diterapkan difokuskan pada pengelolaan anggaran yang lebih selektif dan terukur. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian atau “stretching” terhadap pos belanja yang dinilai kurang prioritas, sambil mendorong peningkatan pendapatan daerah.

“Belanja-belanja lain yang kita kurangi, sementara pendapatan kita tingkatkan. Jadi ini soal pengaturan anggaran, bukan pengurangan pegawai,” ujar Joune.

Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa harus mengambil kebijakan ekstrem seperti pemangkasan tenaga kerja. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat, khususnya di kalangan PPPK.

Meski demikian, Joune tidak menutup kemungkinan adanya langkah lanjutan apabila setelah efisiensi dan peningkatan PAD masih ditemukan ketidaksesuaian rasio belanja pegawai. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dapat mengajukan penyesuaian kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku.

Langkah tersebut akan dilakukan secara terukur dan sesuai prosedur, dengan melibatkan kementerian terkait, guna memastikan kebijakan tetap berada dalam koridor regulasi nasional.

Juent myhard

Minahasa utara Nasional

Navigasi pos

Previous post
Next post

Kategori

  • 1 (1)
  • 13 (1)
  • Agenda (1,321)
    • Bitung (68)
    • Internasional (22)
  • Artikel (1,690)
  • Bisnis (1)
  • Bitung (17)
  • Bolmong (9)
  • Bolsel (7)
  • Boltim (6)
  • Budaya (3)
  • casino (5)
  • DPRD (4)
  • Forex News (1)
  • Halmahera utara (2)
  • Hukrim (5)
  • Hukum (5)
  • Internasional (7)
  • Jakarta (68)
  • Jayapura (6)
  • Kesehatan (2)
  • Kotamobagu (4)
  • KPK (5)
  • Manado (231)
  • Minahasa (29)
  • Minahasa selatan (88)
  • Minahasa tenggara (30)
  • Minahasa utara (1,017)
  • Minhasa tenggara (9)
  • my_texts (2)
  • Nasional (1,309)
  • Nusa utara (9)
  • Olah raga (1)
  • Olaraga (2)
  • Papua (1)
  • Papua Tengah (1)
  • Pariwisata (7)
  • Pendidikan (9)
  • Politik (2)
  • Public (120)
  • Pulau Dewata Bali (1)
  • Sangihe talaud (9)
  • Sitaro (1)
  • Sulut (122)
  • Talaud (5)
  • Ternate (1)
  • TNI/POLRI (20)
  • Tomohon (1)
  • Uncategorized (1)

Menu

  • Kontak Kami
  • Pedoman Media Cyber
  • Redaksi
  • Tentang Kami

Kalendar

April 2026
S S R K J S M
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
« Mar    
©2026 | WordPress Theme by SuperbThemes