Newslestari.com – SULUT, Dugaan Praktik tidak sehat dalam pengelolaan proyek kian meresahkan masyarakat, monopoli proyek oleh satu pemilik perusahaan melalui banyak badan usaha jadi perbincangan di permukaan, disertai adanya dugaan kongkalikong antara dinas terkait, panitia tender, dan pihak ketiga masih menjadi misteri saat ini.
Bahkan Tidak sedikit pula informasi yang menyebutkan adanya dugaan dana pelicin dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Praktik seperti ini sangat merugikan daerah. Banyak kontraktor luar yang diprioritaskan, sementara kontraktor lokal diabaikan. Padahal, kualitas mereka tidak kalah bersaing,” ujar Rolly seorang pemerhati kebijakan publik.
Kontraktor bermasalah sering kali gagal memenuhi standar kualitas, sehingga hasil proyek tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, namun masih tetap dipakai dalam proses tender selanjutnya.
Kondisi ini memicu desakan sejumlah pihak agar pemerintah segera mengeluarkan regulasi tegas terhadap kontraktor bermasalah dan memperketat pengawasan dalam proses tender.
Transparansi dinilai sebagai kunci utama dalam pengelolaan proyek agar tercipta keadilan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
“Jika dibiarkan, hal ini akan mencoreng integritas pemerintah sekaligus menghambat pembangunan daerah,” tegasnya.
Masyarakat dan pemerhati kebijakan mengharapkan pemerintah daerah segera bertindak dengan memperkuat pengawasan, melibatkan lembaga independen, dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar aturan.
Selain itu, masyarakat diimbau terus mengawal dan melaporkan penyimpangan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Bersama kita bisa menciptakan pemerintahan yang lebih baik bagi daerah dan generasi mendatang,” pungkasnya.
Monopoli proyek yang melanggar hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dalam undang-undang ini:
- Pasal 17 melarang penguasaan pasar yang bertujuan untuk menciptakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- Pasal 22 melarang praktik kolusi dalam proses tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha menjadi tidak sehat dan merugikan masyarakat.
Jika praktik monopoli proyek terjadi dalam lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah, hal ini juga dapat melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan proses tender dilakukan secara transparan, akuntabel, dan kompetitif.
Pelaku praktik seperti ini dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, hingga pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
(Juent Myhard)
