Dinilai Kinerja Tidak Sejalan, INAKOR Sarankan Kementrian PUPR, Evaluasi Kinerja Kasatker Tiga PJN Sulut

Newslestari.com – Sulut, Dinilai Kinerja Tidak Sejalan Dengan Strategi Kementerian PUPR, INAKOR Sarankan Evaluasi Kinerja Kasatker III PJN Sulut.

Ketua Harian DPP Lembaga Swadaya Masyarakat- Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM-INAKOR) Rolly Wenas, menyarankan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengevaluasi kinerja Kasatker PJN Sulut Wilayah Sangihe Talaud

Wenas menilai kinerja dan tanggung jawabnya lemah dalam melaksanakan kesiapan SDM infrastruktur yang kompetensi dan profesional sesuai motto kementerian PUPR yakni bekerja keras bergerak cepat bertindak tepat dan berjiwa seni, “ungkap nya pada (05/06/2023)

hal ini dikatakan Wenas terkait hasil pantauan INAKOR terhadap kegiatan paket pekerjaan penggantian jembatan ammat dengan pagu Rp.58.000.000.000,00. yang semestinya harus diselesaikan pada akhir tahun 2022 dan sudah bisa dimanfaatkan masyarakat masih menyisakan garapan pekerjaan untuk dilanjutkan pada tahun 2023

Hasilnya, langkah penindakan lanjut penyelesaian oleh satuan kerja meningkat, namun kinerjanya masih belum optimal.

Saya minta Kementrian PUPR harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja kasatker III dalam penanganan kegiatan penggantian jembatan amat, “kata Wenas melalui Pada 05/06/2023

Salah satu aspek yang harus dievaluasi menurut Wenas adalah terkait analisis potensi kegagalan konstruksi dari perspektif faktor teknis maupun non teknis.

Ia mengatakan, terdapat informasi yang dihimpun bahwa kegiatan pekerjaan penggantian jembatan ammat disinyalir diduga kuat adanya penyimpangan baik itu kualitas material yang dipakai maupun desain yang sudah berubah dari perencanaan awal konsep pekerjaan penggantian jembatan tersebut

“Terutama pada aspek perencanaan. Hal ini menunjukkan tidak matang analisis kondisi letak jembatan tidak mempertimbangkan faktor geologi seperti potensi penurunan tanah karena beban dan abrasi pantai berhubung letak bangunan jembatan dapat dikategorikan mengenai pada garis simpanan pantai”

Wenas juga Meminta Kementerian PUPR melalui Inspektorat Jenderal maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pusat dapat menurunkan tim audit lakukan audit khusus dan audit fisik atas kegiatan paket pekerjaan penggantian jembatan amat sumber anggaran APBN di Kabupaten Kepulauan Talaud. (Red)