PPUU DPD RI Perkuat Sinergi Pusat Daerah: Gubernur YSK Sulawesi Utara Jadi Titik Strategis Penyusunan Prolegnas 2025–2029

Newslestari.com – Manado, 14 November 2025  Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung di Wisma Negara, Bumi Beringin, Manado, pada Kamis (14/11) pukul 10.00 WITA.

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional Inventarisasi Materi Penyusunan Rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025–2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2026, dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi, masukan, serta isu-isu strategis dari daerah.

Kunjungan tersebut dihadiri oleh anggota PPUU DPD RI, bersama dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, akademisi, serta tokoh masyarakat. Diskusi yang berlangsung secara interaktif mencerminkan semangat kolaborasi dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam bidang legislasi dan kebijakan publik.

Dalam kesempatan tersebut, dibahas sejumlah fokus strategis, antara lain identifikasi peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan atau dirancang baru untuk periode 2025–2029, penguatan peran daerah dalam memberikan masukan terhadap Prolegnas Prioritas 2026, serta penyelarasan arah legislasi nasional dengan kebutuhan pembangunan di Sulawesi Utara — termasuk sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, DPD RI menegaskan komitmennya untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam proses legislasi nasional, agar setiap produk hukum yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara DPD RI dan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dalam mendukung arah pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Kunjungan kerja ini tidak hanya menandai langkah strategis dalam penyusunan Prolegnas, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan bagi Sulawesi Utara yang dipercaya sebagai mitra penting dalam mewujudkan legislasi yang berpihak kepada daerah dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

(Rinte Klabat)