Rugikan Negara Hampir 1 Miliar, Pengawasan PPK dan Kepala Dinas di Pertanyakan, Proyek Drainase Ir Soekarno Minut 

Newslestari.com – Kejaksaan Negeri Minahasa Utara (Kejari Minut) resmi menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan drainase di Ruas Jalan Ir. Soekarno, yang dikerjakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggunakan APBD 2021 sebesar Rp4,8 miliar.

Dua tersangka yakni DL, Direktur CV. Karya Cender sebagai penyedia jasa, dan KB alias Ko Kheng yang diduga menerima limpahan pekerjaan tanpa kontrak dan tidak mengikuti proses tender.

Kejari Minut menyebut akibat dari praktik ini, volume pekerjaan jauh dari yang diamanatkan kontrak, menyebabkan kerugian negara senilai Rp950 juta lebih, berdasarkan audit BPKP Sulut.

Penyidikan dimulai sejak Agustus 2023 dan diperkuat dengan surat perintah kedua pada Februari 2024. Kedua tersangka kini ditahan di Rutan Kelas 2B Malendeng guna kelancaran proses hukum.

Seiring dengan perkembangan kasus, sorotan mulai mengarah pada fungsi pengawasan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Kepala Dinas PUPR. Pemerhati hukum Sulawesi Utara,

Perhati Hukum Sulawesi Utara Iwan Moniaga angkat bicara, ia mempertanyakan lemahnya kontrol internal dalam proyek yang bernilai miliaran ini (16/04/2024).

“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat dan merugikan pembangunan nasional,” ujar Iwan

Presidium GMNI 2006 2008 mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa dan memproses PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen) dan Kadis (Kepala Dinas) yang saat itu menjabat, karena seharusnya mereka turut bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan hingga menyebabkan kerugian negara.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasie Intel), Ivan Day Iswandy, S.H., menegaskan proses hukum masih berlanjut dan saat sementara di dalami dalam penyimpangan proyek tersebut.

(Rinte Klabat)