Tingkatkan Akuntabilitas Dana Desa, Pemkab Minut Bersama BPKP Gelar Workshop Pengelolaan Keuangan Desa

Newslestari.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 Kabupaten Minahasa Utara di The Sentra Hotel, Senin (9/11/2026).

Kegiatan strategis ini dihadiri jajaran pemerintah daerah, para hukum tua se‑Kabupaten Minahasa Utara, serta menghadirkan narasumber utama Anggota Komisi III DPR RI bidang hukum, HAM dan keamanan Hillary Lasut.

Workshop ini diselenggarakan dengan landasan payung hukum yang kuat, meliputi Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperbarui Undang‑Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, hingga Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang disempurnakan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025.

Mengusung tema Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, kegiatan bertujuan memetakan pemanfaatan dana desa di lapangan sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan perangkat desa. Langkah ini menjadi kunci mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, mempercepat pembangunan, memberdayakan sumber daya manusia, serta mendorong pengembangan usaha ekonomi produktif di tingkat desa.

Sekretaris Daerah Minahasa Utara Novly Wowiling yang mewakili Bupati Dr. Joune James Esau Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si, menekankan peran dana desa sebagai penggerak utama ekonomi dan kesejahteraan warga. Ia menyampaikan desa merupakan pusat pembangunan, sehingga kesadaran pembangunan yang kuat di tingkat desa akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan. Ia juga berharap seluruh hukum tua, baik pejabat pelaksana tugas maupun definitif, dapat menyerap materi workshop secara maksimal guna mewujudkan visi kepemimpinan daerah.

Melalui forum ini, aparat desa dapat menyampaikan kendala teknis maupun administrasi yang dihadapi secara langsung, sehingga potensi penyimpangan pengelolaan dana desa dapat dicegah sejak dini dan tata kelola anggaran desa berjalan aman, tertib serta tepat sasaran.

Juent Myhard