Newslestari.com – Minut, Adanya Dugaan Pelanggaran Pembebasan Lahan Rumah Sakit Walanda Maramis pada Tahun 2020.
LSM DPD BAKKIN Barisan Anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme Calvin Limpek menyampaikan (29/11/2023)
Guna terciptanya penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN serta terciptanya pemerintah yang transparan, partisipasi dan akuntabilitas.
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sekecil apapun laporan masyarakat harus di tindak lanjuti oleh penegak Hukum,”ujarnya
Penanganan Kasus yang telah di laporkan oleh masyarakat Minahasa Utara bahwa ada dugaan pelanggaran Hukum yang telah terjadi dalam Pembebasan Lahan Rumah Sakit Walanda Maramis pada Tahun 2020 sebesar Rp. 19.968.388.900.00,” ujar Calvin.
Kami ketahui saat ini, dari pengakuan beberapa yang telah di panggil oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, sesuai dengan pengakuan bahwa, di panggil berkaitan dengan pembebasan lahan Rumah Sakit Walanda Maramis,” ungkapnya.
Sambungnya lagi, Sudah ada yang diperiksa berkaitan dengan Pembebasan Lahan tersebut di atas
Bahwa, oleh sebab itu kami meminta agar penangan kasus ini di buka kepada Publik kami masyarakat, karena melihat lahan tersebut sudah di sita sebagai barang bukti oleh Penegak hukum data gambar kami lampirkan,” bebernya.
Mengingat kasus tersebut sudah di tangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara,” terang Calvin.
Karena kami sangat yakin dan kuat dugaan kami terjadi pelanggaran dalam pengadaan lahan tersebut, karena lahan sebesar 1.9 H otomatis harga permeter lahan tersebut menjadi Rp. 1.000.000.
Di laksanakan bukan di lokasi yang di bebaskan tetapi lokasi yang sebenarnya adalah di depan Rumah Sakit walanda Maramis
Kalau di depan Rumah sakit harganya wajar pada Tahun itu harga tanah kintal sudah di angka Rp. 1.000.000, ini yang menjadi pertanyaan besar kami
Harus di proses tuntas oleh Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara,” tutur Calvin.
Karena kami menghitung anggaran yang di keluarkan dalam pembelanjaan Lahan tersebut bukan sedikit, dan kini lahan tersebut menjadi lahan sitaan oleh penegak hukum sebagai Barang Bukti tindak Pidana Korupsi,”
Karena perkara ini sudah menjadi sangat viral di tambah lagi ada pejabat daerah dan legislatif yang sering di kaitankan dalam masalah ini dan di ketahui baru saja di pannggil oleh kejati sulut.
Dan kalau benar mereka terlibat dalam masalah ini dan terbukti bersalah saya Minta agar di Tangkap dan Penjarakan,”ujarnya
Tidak ada yang kebal hukum di Negara ini siapa pun dia,” tutup Calvin Limpek selaku ketua Barisan Anti Korupsi Kolusi, Nepotisme (BAKKIN) DPD Sulawesi Utara
Ketua DPD BAKKIN Limpek sangat mengapresiasi kinerja Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
Berdasarkan laporan kami DPD BAKKIN, Dengan adanya pemanggilan dan pemeriksaan yang di lakukan terhadap oknum oknum yang di duga berkaitan dengan maslah pembebasan Lahan tersebut.
Saya berharap Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Segera Menetapkan Tersangka dalam Kasus ini mengingat proses kasus ini sudah satahun, jangan hanya sampai di periksan saja karena kalau kasus sudah sampai setahun kami masyarakat mempertanyakan itu.
Tapi kami yakin dengan yang sudah di lakukan oleh KEJATI kasus ini akan segera mendapat tersangkanya itu harapan kami.
Dekat ini dalam rangka hari Anti Korupsi Indonesia kami akan berangkat ke jakarta dan KPK untuk dampingi kasus ini agar benar benar terungkap,”tutup limpek
(RILLIS))
