Bupati JG, DPRD Minahasa Utara Gelar Paripurna Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024

Newslestari.com – Minahasa Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara menggelar rapat paripurna dengan agenda Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Rapat ini dilangsungkan pada Kamis, 26 Juni 2025.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Minahasa Utara, Vonny A. Rumimpunu, didampingi Wakil Ketua Edwin Nelwan dan Chyntia Erkles. Bupati Minahasa Utara, Joune J.E. Ganda, turut hadir secara langsung dalam agenda penting tersebut.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Minahasa Utara, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Tonsea, menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 untuk dibahas ke tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bupati Joune Ganda dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyampaian Ranperda ini merupakan bentuk nyata dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga merupakan bagian dari kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, serta wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujar Bupati Joune Ganda.

Ia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam tata kelola keuangan daerah yang baik.

“Mengapresiasi juga kepada seluruh fraksi yang telah menerima Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut. Dengan gerak cepat dan gerak bersama, kita wujudkan Minahasa Utara hebat, maju, dan sejahtera berlandaskan iman dan gotong royong,” pungkasnya.

Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam proses pembahasan dan pengesahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, yang selanjutnya akan dikaji secara lebih mendalam melalui Pansus DPRD.

(Rinte Klabat)