Kunjungan di PT.Pertamina Geothermal Energi Tomohon, merupakan salah satu dari beberapa rangkaian kegiatan dari Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang dalam kunjungannya di Sulawesi Utara (Sulut) khususnya Minut.
Sarman Simanjorang yang juga Komisaris Utama/Independen sebelumnya mengunjungi Tomohon, sudah menikmati keindahan alam yang ada di sejumlah desa wisata yang ada di Minut, salah satunya desa yang memiliki hutan mangrove.
Bupati Minut Joune Ganda yang juga Wakil Ketua APKASI, tak henti-hentinya terus mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Minut.
Diketahui, Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia). Apkasi pun dideklarasikan pada 30 Mei tahun 2000 oleh 26 bupati dari 26 provinsi saat itu, dihadapan Menteri Dalam Negeri, Surjadi Soedirdja dan Menteri Negara Otonomi Daerah selaku Wakil Ketua DPOD, Ryaas Rasyid.
Keanggotaan Apkasi menganut sistem Stelsel Pasif. Artinya, seluruh pemerintah kabupaten di Indonesia, termasuk kabupaten yang baru dimekarkan secara otomatis menjadi anggota Apkasi. Saat ini, 416 pemerintah kabupaten di Indonesia dan aktif di organisasi Apkasi.
Tugas-tugas Apkasi diantaranya memasilitasi kepentingan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai hakekat otonomi daerah.
Sesuai dasar pembentukannya pada tahun 2000, Apkasi memiliki tugas pokok sebagai penyedia Advokasi, Mediasi dan Fasilitasi bagi pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat dan instansi lainnya sesuai hakekat otonomi daerah. Sedangkan fungsinya adalah:
Mitra kritis dan strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan nasional tentang pemerintah daerah.
Fasilitator dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah kepada pemerintah.
Memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengembangan potensi ekonomi.
Memfasilitasi pertukaran ide, informasi dan pengalaman antar pemerintah daerah.
Mendorong promosi potensi daerah untuk meningkatkan pencitraan daerah dalam rangka menghadapai persaingan regional dan global.
Apkasi bermitra dengan pemerintah dalam rangka diseminasi dan sosialisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan di bidang otonomi daerah. (Adv)
