Newslestarinl.com – Manado, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Henry Walukow, mencuri perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut pada Jumat (7/2/2025). Dalam agenda pengumuman usul pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut periode 2021-2024, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw, serta pengumuman usul pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut terpilih periode 2025-2030, Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Viktor Mailangkay, Walukow menyampaikan interupsi penting.
Interupsi yang dilakukan oleh legislator Dapil Minahasa Utara-Kota Bitung ini langsung mencuri perhatian, mengingat rapat yang sebelumnya berjalan dengan tenang tiba-tiba berubah lebih dinamis.
Dengan tegas dan penuh keberanian, Walukow meminta Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk memperhatikan nasib para penambang rakyat yang hingga kini masih belum memiliki payung hukum yang jelas. Selain itu, ia juga mengangkat isu proyek reklamasi di Pantai Manado Utara yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
“Interupsi pimpinan, ijinkan kami di forum resmi ini mengutarakan aspirasi masyarakat penambang rakyat yang sampai saat ini belum memiliki payung hukum,” tegas Walukow di hadapan Yulius Selvanus Komaling.
Ia juga menyinggung bahwa proyek reklamasi Pantai Manado Utara telah dibahas dalam tiga kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya, namun masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah provinsi. Pernyataan Walukow mendapat respons positif dari YSK, yang mengacungkan jempol sebagai tanda apresiasi.
Selain menyuarakan aspirasi rakyat, Walukow juga secara terbuka meminta maaf kepada Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih karena Partai Demokrat tidak dapat hadir dalam penetapan KPU sebelumnya akibat kesibukan persiapan kegiatan nasional.
“Mohon maaf pak, karena sementara persiapan kegiatan nasional. Namun, yang pasti kami, Partai Demokrat, akan mendukung sepenuhnya pemerintahan bapak tanpa syarat,” ujarnya, yang langsung disambut hormat oleh YSK dan tepuk tangan dari hadirin.
Interupsi Henry Walukow di rapat paripurna ini menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat serta mendukung pemerintahan baru di Sulawesi Utara dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
(*/Rinte Klabat)







