Bupati Wongkar, Rapat Paripurna DPRD Minsel Bahas Perubahan Perda Terkait Pajak dan Penyertaan Modal Daerah

Newslestari.com – Amurang, 10 Juni 2025 Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menghadiri Bupati Franky Donny Wongkar, SH., bersama Wakil Bupati, Bpk. Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, SIP.,

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting, bertempat di Ruang Rapat DPRD, Selasa (10/06/2025).

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Minsel, Bpk. Stefanus D. N. Lumowa, SE., didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Bpk. Ezekiel Paruntu Stuart, SH., dan Bpk. Paulman Stevanus Runtuwene, ST. Turut hadir Bupati Minahasa Selatan, Bpk. Franky Donny Wongkar, SH., bersama Wakil Bupati, Bpk. Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, SIP., serta Sekretaris Daerah, Ibu Glady N. L. Kawatu, SH., M.Si.

Adapun agenda utama rapat adalah pembicaraan tingkat pertama terhadap dua Ranperda, yakni:

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan
2. Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Minsel Perubahan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Franky Donny Wongkar menyampaikan penjelasan terkait kedua Ranperda tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk selalu terbuka terhadap berbagai pendapat, masukan, bahkan kritik membangun dari semua pihak.

“Kami menyambut baik berbagai masukan dan koreksi yang sifatnya membangun. Hal ini menjadi motivasi dan sumber inspirasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, demi keberlanjutan pembangunan dan kemajuan Minahasa Selatan,” ujar Bupati.

Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Wakapolres Minsel Kompol Andi Sukristiyanto, SH., SIK., dan Kasi Intel Kejari Minsel Bpk. Sonny Arvian Purnomo, SH., serta jajaran pejabat daerah lainnya, antara lain para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan para Camat.

Rapat berlangsung lancar dan penuh semangat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (Gemy)