Diduga Belum Mengantongi Izin Lengkap, Masyarakat Desak Pemkab Minut dan APH Bertindak
admin,
Newslestari.com – MINUT, Berdasarkan informasi yang di rangkum oleh Media Lestari, mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terhadap sejumlah perumahan yang baru saja di bangun diduga belum mengantongi izin yang lengkap.
Dalam sebuah laporan aduan terbaru meminta untuk segera di seriusi oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
Terkait Izin Badan Lingkungan Hidup (BLH) Dampak Lingkungan, UKL UPL Izin AMDAL Izin Bangunan untuk dikaji dan di verifikasi kembali oleh Pemerintah bersama APH.
Bahkan izin lingkungan dari pemerintah desa, serta tatakelola perumahan menjadi prioritas utama.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius karena pada saat hujan deras, diduga beberapa perumahan menyebabkan air dari perumahan meluap ke jalan umum, sehingga ini menciptakan citra yang kurang baik di masyarakat. (05/05/2024)
GM alias glen mahasiswa di salah satu kampus ternama di kota manado juga sebagai Pemerhati lingkungan Sulut.
Meminta dengan tegas agar Pemerintah Kabupaten Minut melalui dinas lingkungan hidup (DLH) bersama dinas yang terkait segara menanggapi aduan ini.
Ini Demi kebaikan bersama dan keselamatan lingkungan, tujunnya untuk menciptakan kabupaten minahasa utara selalu Indah dan Sejuk.
Disamping itu, Ia sangat menghormati dan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Minahasa utara yang baru saja mendapat Penghargaan Adipura tahun 2023.
Diketahui, Demi mendorong sektor pembangunan negara di bidang perumahan, pada tahun 2015 lalu pemerintah mencanangkan Program Sejuta Rumah melalui program ini pemerintah menargetkan untuk membangun satu juta rumah per tahun.
Maka untuk menarik minat pengembang agar berpartisipasi, pemerintah melakukan penyederhanaan perizinanan hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan, yang awalnya untuk membangun perumahan dibutuhkan 42 jenis perizinan disederhanakan menjadi hanya 8 jenis saja.
Adapun tahapan penting dalam pengurusan izin membangun perumahan
1. Izin Lingkungan Setempat
Izin ini bergantung pada undang-undang gangguan Pemerintah Daerah setempat. Pendekatan pada masyarakat di daerah yang akan digunakan untuk mendirikan perumahan sangat diperlukan untuk memperlancar izin ini.
2. Keterangan Rencana Umum Tata Ruang ( RUTR ) Tahap ini berfungsi untuk memastikan bahwa lokasi perumahan yang akan dibangun sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW )
3. Izin Pemanfaatan Tanah
Izin Pemanfaatan Tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang/badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan dan atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha yang dilakukan.
4. Izin Prinsip
Izin prinsip adalah adalah izin yang harus dimiliki oleh setiap badan usaha saat hendak memulai investasi/usaha di suatu daerah. Izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.
5. Izin Lokasi
Menurut Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
6. Izin Badan Lingkungan Hidup
Izin dari Badan Lingkungan Hidup ( BLH ) diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Izin Badan Lingkungan Hidup
Izin dari Badan Lingkungan Hidup ( BLH ) diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Izin Dampak Lalu Lintas
Izin dampak lalu lintas dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan dan diberlakukan karena mobilitas para penghuni perumahan yang nantinya akan sangat berpengaruh pada lalu lintas sekitar.
8. Izin Pengesahan Site Plan
Tahapan terakhir adalah izin pengesahan site plan yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman.
Sampai berita ini diturunkan, tim media lestari akan terus mengupdate perkembangan data data Perumahan di minahasa utara yang tidak mengantongi izin lengkap.
