DPRD Minut Gelar Paripurna KUA-PPAS 2027: Ini 5 Prioritas Utama Pembangunan dan Struktur Anggaran Rp1,18 Triliun

Newslestari.com – Minut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Senin (20/7/2026).

Rapat penting ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Minut, dipimpin langsung Ketua DPRD Vonny Adel Rumimpunu didampingi Wakil Ketua I Edwin Nelwan dan Wakil Ketua II Chintya Imelda Erkles. Turut hadir Bupati Minut Joune Ganda, Wakil Bupati Kevin William Lotulung, unsur Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala puskesmas, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Vonny Adel Rumimpunu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan rancangan ini. Ia menegaskan dokumen ini menjadi landasan utama perencanaan keuangan daerah tahun depan.

“Rapat hari ini adalah momen krusial untuk menentukan arah pembangunan Minut. Setiap rupiah yang dianggarkan harus benar-benar menyentuh kepentingan rakyat dan menjamin keberlanjutan kemajuan daerah sesuai visi yang telah ditetapkan,” ujar Vonny.

Sementara itu, Bupati Joune Ganda menjelaskan penyusunan KUA-PPAS 2027 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

5 Prioritas Pembangunan Utama 2027

Pemerintah Kabupaten Minut menetapkan lima fokus utama pembangunan:

1. Pengembangan Pariwisata: Memperkuat Destinasi Pariwisata Kertas Manali Tupang (DPMT) sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), serta mengembangkan kawasan perbatasan.
2. Ketahanan Air dan Energi: Melaksanakan program Water Energy Security melalui kemitraan dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak.
3. Infrastruktur Strategis: Pembangunan pusat pemerintahan, kawasan permukiman, penanganan depresiasi aset, serta dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN).
4. Ekonomi Digital dan Kerakyatan: Pengembangan ekosistem konten kreatif berbasis teknologi modern, penanganan krisis, serta penguatan ekonomi masyarakat.
5. Transportasi dan Layanan Dasar: Penyesuaian kebijakan transportasi daerah dengan aturan pusat, serta persiapan menghadapi potensi gangguan kesehatan di tahun 2027.

Struktur Anggaran Daerah

Untuk tahun 2027, total pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp1.182,57 miliar, dengan rincian:

– Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp177,86 miliar (15,04%)
– Pendapatan Transfer: Rp992,21 miliar (83,9%)
– Pendapatan lain yang sah: Rp12,5 miliar (1,08%)

Sementara total belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.183,57 miliar, yang terbagi atas:

– Belanja Tidak Langsung: Rp902 miliar (mencakup gaji pegawai, belanja rutin, hibah, dan jaminan sosial)
– Belanja Langsung: Rp190,77 miliar (untuk pelayanan publik dan kegiatan pembangunan langsung)

Sisi pembiayaan daerah mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) sebesar Rp2 miliar, serta alokasi pengeluaran pembiayaan Rp1 miliar untuk investasi daerah.

Bupati Joune Ganda menambahkan rancangan ini masih terbuka untuk penyempurnaan. “Kami akan menyesuaikan kembali sesuai kondisi ekonomi nasional dan daerah, kebijakan pemerintah pusat, serta kebutuhan mendesak masyarakat yang muncul selama proses pembahasan,” pungkasnya.

Rancangan KUA-PPAS 2027 selanjutnya akan dibahas lebih mendalam sesuai peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) definitif.

(Rinte Klabat)