Gabungan Lsm Ormas Adat PA’ESAAN Resmi Sahkan Legalitas, Dipimpin Tonaas Wangko Ishak Tambani
Juent Mongkaren,
Newslestari.com – Dalam sebuah langkah monumental bagi pelestarian adat dan budaya Minahasa, gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adat Minahasa PA’ESAAN NE TU’A TU’A MINAESA resmi mengesahkan legalitas kelembagaan dalam rapat gabungan yang digelar secara khidmat dan penuh semangat pada Minggu, 6 Juli 2025.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Tonaas Wangko Ishak Tambani, figur sentral dan karismatik dalam perjuangan adat Minahasa. Ia didampingi para tokoh adat dan perwakilan pemimpin ormas seperti
*Makatana Minahasa, Alvis Metrico Sumilat.
*Waraney Tanah Toar Lumimuut, Arly Dondokambey.
*Brigade Manguni, Maurits Mantiri.
*Manguni Indonesia, Rivai Moniaga.
*Terung Watu Pinewetengan, Reagen Kaeng (Tou Malesung).
Serta sederet tokoh adat dan masyarakat lainnya yang selama ini konsisten menjaga warisan leluhur Minahasa.
Agenda utama dari pertemuan tersebut adalah pengesahan legalitas kelembagaan gabungan LSM dan Ormas adat Minahasa, sekaligus pelaporan resmi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Tonaas Wangko Ishak Tambani menekankan bahwa legalitas bukan hanya tentang pengakuan hukum, tetapi juga simbol kekuatan kolektif dalam memperjuangkan harkat dan martabat masyarakat adat di tengah tantangan zaman. Ia juga mengajak seluruh komponen adat Minahasa untuk terus bersatu dalam menjaga harmoni, budaya, serta hak-hak masyarakat adat.
Pengesahan ini menjadi tonggak sejarah baru yang memperkuat posisi Yayasan PA’ESAAN dan seluruh jaringan LSM-Ormas adat Minahasa sebagai kekuatan sah, terorganisir, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan misi pelestarian budaya serta pemberdayaan masyarakat.
Rapat gabungan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjalin sinergi dengan pemerintah, lembaga adat, dan seluruh lapisan masyarakat, dalam mewujudkan pembangunan Sulawesi Utara yang berkeadilan, berbudaya, dan berakar kuat pada kearifan lokal Minahasa.
