Newslestari.com – JAKARTA – Komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut kembali ditegaskan. Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, melakukan kunjungan resmi ke Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) pada Selasa, 4 Oktober 2025, guna memperkuat koordinasi dan sinergi pengawasan di wilayah perairan utara Sulawesi Utara.
Kedatangan Gubernur Yulius disambut langsung oleh Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr. Opsla, di kantor pusat Bakamla RI, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kerja sama dalam upaya memperkuat pertahanan maritim Indonesia bagian utara.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Yulius menekankan pentingnya pengawasan ketat di wilayah perairan utara Sulawesi Utara yang kerap menjadi jalur rawan penyelundupan dan praktik illegal fishing.
“Wilayah laut utara Indonesia merupakan kawasan strategis sekaligus rentan terhadap aktivitas ilegal. Karena itu, kami berkomitmen memperkuat pengawasan maritim di perbatasan Sulut,” ujar Gubernur Yulius.
Ia juga menambahkan bahwa laut merupakan sumber kehidupan dan ekonomi masyarakat pesisir Sulawesi Utara.
“Kami mengusulkan adanya patroli rutin, serta edukasi kepada nelayan agar turut berperan aktif menjaga laut dari kegiatan ilegal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, mengapresiasi langkah proaktif Gubernur Sulut dalam menjaga keamanan laut dan memperkuat ketahanan maritim nasional.
“Bakamla siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk memperkuat patroli dan sistem pengawasan di perbatasan laut Sulawesi Utara,” ungkap Irvansyah.
Ke depan, kerja sama ini akan diwujudkan melalui peningkatan patroli laut, pengembangan pos pengawasan maritim di titik-titik strategis seperti Perbatasan Filipina, Kepulauan Talaud, Sangihe, dan Bitung, serta pemanfaatan teknologi maritim modern untuk deteksi dini aktivitas mencurigakan di laut.
Selain itu, akan dilakukan pelatihan bagi nelayan dan aparat daerah tentang keselamatan pelayaran dan hukum laut sebagai upaya memperkuat peran masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah.
Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor antara Pemprov Sulut, Bakamla RI, TNI AL, Polairud, dan instansi terkait lainnya. Seluruh pihak berkomitmen mewujudkan laut Sulawesi Utara yang aman, berdaulat, dan menyejahterakan rakyatnya.
(Rinte Klabat)







