Gubernur Yulius Selvanus Dorong Pidana Kerja Sosial: Wujudkan Penegakan Hukum Humanis dan Progresif di Sulut

Newslestari.com – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menegaskan komitmennya menghadirkan sistem penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat. Komitmen ini ditunjukkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Sulut dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan.

Kegiatan yang berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada 10 Desember 2025 itu turut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara para Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dengan para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara. Langkah ini menandai keselarasan komitmen seluruh pemerintah daerah dalam menerapkan pendekatan pemidanaan yang lebih edukatif, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan kebijakan progresif yang tidak hanya menekankan efek jera, tetapi juga mendorong rehabilitasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Ia menilai metode ini mampu memberikan kontribusi langsung bagi masyarakat melalui kegiatan sosial yang produktif, sekaligus membantu pelaku kembali ke lingkungan sosial dengan kesiapan yang lebih baik.

Gubernur juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh unsur Forkopimda dan jajaran kejaksaan yang telah bersinergi dalam mewujudkan konsep penegakan hukum modern yang menempatkan kemanusiaan sebagai pilar utama. Menurutnya, kerja sama ini diharapkan menjadi role model bagi daerah lain dalam menerapkan pendekatan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, serta berpihak pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Turut mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut antara lain Asisten I, Plt Asisten II, Asisten III, Inspektur Daerah, Kepala BKAD, Kepala Dinas Kelautan, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda, serta Plt Kepala Biro Hukum. Kehadiran jajaran pejabat pemerintah menunjukkan kuatnya dukungan penuh Pemprov Sulut dalam memperkuat fondasi penegakan hukum yang progresif dan visioner.

Dengan terlaksananya MoU dan PKS ini, Sulawesi Utara kembali menegaskan diri sebagai daerah yang terus berinovasi dalam menghadirkan kebijakan yang tidak hanya tegas, tetapi juga berkeadilan dan bermakna bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)