Momentum HUT RI, JGKWL Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru Untuk Masyarakat Minahasa Utara
Juent Mongkaren,
Newslestari.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima kembali dibuktikan dengan diresmikannya gedung baru Mal Pelayanan Publik (MPP) pada Jumat (15/8/2025). Gedung megah yang dikerjakan oleh PT. FIJ ini diresmikan langsung oleh Bupati Joune Ganda, didampingi Wakil Bupati Kevin Lotulung.
Hadirnya gedung baru ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Berbeda dari sebelumnya, MPP kini dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lebih modern, representatif, dan nyaman.
Terdapat 28 loket pelayanan yang melayani berbagai instansi, baik internal maupun eksternal, termasuk layanan dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan, hingga Pengadilan.
Tidak hanya fokus pada pelayanan administratif, MPP Minahasa Utara juga dirancang sebagai ruang publik yang ramah dan inklusif. Fasilitas pendukung seperti minimarket, kantin, kafe, ATM bersama, hingga ruang layanan khusus penyandang disabilitas turut melengkapi bangunan ini, menjadikannya sebagai pusat layanan publik yang menyenangkan dan mudah diakses oleh semua kalangan.
Peresmian ditandai dengan prosesi pengguntingan pita oleh Bupati Joune Ganda. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sistem pelayanan yang adil dan transparan.
“Kami siapkan metode pelayanan yang terukur. Ini komitmen kami untuk menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati Joune menyampaikan bahwa kehadiran MPP ini adalah bagian dari langkah besar menuju transformasi digital layanan publik di Minahasa Utara. Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Sebagai informasi, sejak Januari 2024 hingga Agustus 2025, MPP Minahasa Utara telah mencatat lebih dari 7.000 pengunjung, menandakan antusiasme dan kepercayaan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.
